Politik Dinasti Warnai Pilkada Serentak di 11 Daerah

Sejumlah warga melihat Si Tambaoe, Maskot Pilkada Aceh di Halaman Gedung Idi Sprot Center Idi, kabupaten Aceh Timur, Aceh, Rabu (11/1). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas.

Politik dinasti mewarnai pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017 di 11 daerah di Indonesia dan melibatkan setidaknya 12 calon kepala daerah. Dalam pernyataan tertulis Koalisi Pilkada Bersih pada Sabtu (14/1/2017) di Jakarta, 12 nama itu merentang dari berbagai daerah di Jawa, Kalimantan, hingga Maluku. Almas Sjafrina selaku perwakilan Koalisi Pilkada Bersih mengatakan dinasti itu memang sudah lama terbangun di daerahnya masing-masing.

"Fenomena politik dinasti akan terjadi dalam Pilkada serentak pada 15 Februari 2017. Sebanyak 12 calon kepala daerah di 11 daerah diketahui, berasal dari dinasti politik yang telah terbangun di daerahnya masing-masing," kata Almas Sjafrina dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Kedua belas calon pemimpin daerah itu adalah Andika Hazrumy (calon Wakil Gubernur Banten), Hana Hasanah Fadel (Calon Gubernur Gorontalo), Dodi Reza Alex Noerdin (Calon Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan), Adam Ishak (Calon Wakil Bupati Mesuji, Lampung), Parosil Mabsus (calon Bupati Lampung Barat).

Selanjutnya Atty Suharti (Calon Walikota Cimahi, Jawa Barat), Siti Rahma (Calon Bupati Pringsewu, Lampung), Dewanti Rumpoko (Calon Walikota Batu, Jawa Timur), Karolin Margret Natasa (Calon Bupati Landak, Kalimantan Barat), Noormiliyani A. S. (Calon Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selantan). Kemudian ada Rahmadian Noor (Calon Wakil Bupati Barito Kuala) dan Tuasikal Abua (Calon Bupati Maluku Tengah).

"Andika Hazrumy bahkan memiliki hubungan kekerabatan dengan terpidana kasus korupsi yang saat ini masih menjalani masa tahanan, yaitu Atut Chosiyah," ungkap Almas.

Andika sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR 2014-2019 dicalonkan oleh DPD Partai Golkar Banten yang diketuai oleh Tatu Chasanah, adik kandung Atut Chosiyah. Sementara di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, pasangan Noormiliyani dan Rahmadian Noor merupakan kerabat dari Hassanudin Murad, Bupati Barito Kuala yang sudah tidak dapat mencalonkan diri kembali karena telah menjabat dua periode jabatan.

Noormiliyani merupakan istri Hasanuddin Murad yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Selatan, sedangkan Rahmadian Noor merupakan keponakan Hasanuddin Murad yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Barito Kuala. Keduanya dicalonkan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Selanjutnya Atty Suharti adalah petahana calon Walikota Cimahi yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus penerimaan suap sebesar Rp500 juta terkait proyek pembangunan tahap dua Pasar Atas Baru Cimahi. Atty merupakan istri dari Walikota Cimahi 2002-2007 itu dicalonkan oleh Partai Nasdem, Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Rawan Korupsi

"Persoalan utama dari dinasti politik adalah penguasaan sumber daya dan dampaknya yang dapat melemahkan check and balance dalam pemerintahan terutama bila dinasti telah mencengkeram eksekutif dan legislatif. Persoalan tersebutlah yang membuat dinasti dekat dengan korupsi," tambah Almas.

Apalagi dinasti politik baik sebagai kepala daerah maupun anggota DPR atau DPRD membuat posisi tersebut dengan segala kewenangannya menjadi alat bagi dinasti untuk mengakses sumber daya ekonomi.

"Dinasti politik pun membutuhkan dana besar untuk merawat kekuasaan dan jaringan di partai, ormas keagamaan, ormas kepemudaan dan simpul-simpul politik lainnya. Dua ini memicu potensi korupsi yang lebih besar untuk dilakukan anggota dinasti politik," tegas Almas.

Menurut Almas, satu-satunya cara untuk memutus dinasti politik adalah peran pemilih (voters) agar selektif dan cerdas dalam menentukan pilihannya dalam pilkada mendatang.

"Pemilih harus melihat rekam jejak kandidat dan termasuk rekam jejak keluarga yang terafiliasi dengan kandidat. Langkah ini dilakukan untuk melihat apakah dinasti politik yang maju dalam pemilu memiliki persoalan atau potensi untuk melakukan kejahatan korupsi atau tidak," jelas Almas.

Jika ada keluarga dari kelompok dinasti pernah atau sedang terlibat dengan kasus korupsi, maka sudah sepatutnya masyarakat untuk tidak memilihnya demi menyelamatkan demokrasi dan kepentingan publik yang lebih luas agar persoalan korupsi di daerahnya tidak lagi terulang.

"Selain itu, untuk meminimalisasi dinasti politik pada pemilu selanjutnya, pencalonan oleh partai politik seharusnya tidak berada di tangan ketua umum tetapi diputuskan melalui rapat pengurus anggota melalui mekanisme yang demokratis serta mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon," ungkap Almas sebagaimana dikutip Antara.

sumber

Read More

Anies Akan Perbaiki Moral Jakarta

Pasangan Cagub Cawagub nomor urut 3 Anies baswedan- memaparkan visi dan misi dalam Debat Pilkada DKI 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Jum'at, (13/1). Tirto.ID/Andrey Gromico

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan hal yang paling penting untuk diperbaiki ialah sisi intelektual, yang memiliki karakter bermoral, jujur, dan beriman.

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berkomitmen akan membangun karakter bangsa demi meningkatkan generasi muda yang berkompetensi.

“Yang akan kita bangun adalah pendidikan yang mampu menumbuhkan karakter moral, jujur, tuntas, beriman,” ungkap Anies, dalam debat Pilihan Gubernur DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (13/1/2017)

Anies menambahkan pendidikan bukan angka partisipasi, sebab yang tidak kalah enting adalah lingkungan belajar anak-anak dalam menerima ilmu pengetahun. Ia ingin meningkatkan jam belajar anak-anak di lingkungannya sendiri dengan mengajak mahasiswa turun ke kampung-kampung guna membantu anak-anak kampung belajar menguasai ilmu pengetahuan.

“Fokus pada moral bangsa,” pungkas Anies.

Ketika moderator melontarkan pertanyaan apakah paslon Anies dan Sandiaga akan tergiur dengan tawaran capres di masa mendatang, Anies menjawab menjadi gubernur merupakan amanat yang ahrus dituntaskan.

“Amanat itu adalah memimpin Jakarta tuntas selama lima tahun, membangun akhlak karakternya, bersatu dalam kebhinekaan,” kata Anies.

KPU akan menyelenggarakan tiga kali debat untuk para pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. Debat pertama diselenggarakan pada 13 Januari 2017. Debat kedua berlangsung pada 27 Januari 2017 dan terakhir 10 Februari 2017.

Calon gubernur dan wakilnya yang akan berdebat adalah pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. 

sumber

Read More

Menguji Keabsahan Data Ahok-Djarot Saat Debat

Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaparkan gagasan tentang pembangunan SDM masyarakat Jakarta saat Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (13/1). Tirto.ID/Andrey Gromico

 

Dalam debat calon Pilgub DKI Jakarta masing-masing pasangan calon beradu visi misi dan saling menyerang satu sama lain. Mereka pun saling mengklaim data dan juga masalah yang terjadi di Ibukota.

Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat yang merupakan incumben dalam debat pertama ini lebih banyak memamerkan hasil kerjanya selama menjabat. Klaim data dan masalah yang diumbar oleh Ahok di antaranya soal angka Indeks Pembangunan Manusia di Jakarta, angka pengangguran hingga indeks Gini.

Tirto pun mencoba melakukan penelusuran terhadap omongan serta klaim Ahok dalam debat tersebut. Pada segmen pertama, Ahok memaparkan visi misinya dalam pembangunan manusia di Jakarta. Ahok mengklaim jika saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jakarta sudah sangat baik.

“Misalnya, 2015 Jakarta sudah mencapai IPM 78.99. Artinya kita kurang dari 1.01 telah menyamai tingkat dunia yang tinggi. Nah untuk mencapai visi itu, misi yang utama adalah birokrasi harus melayani dengan konsep bersih, transparan, dan professional,” kata Ahok.

Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta menunjukan bahwa IPM DKI Jakarta dari tahun 2013 hingga tahun 2015 terus meningkat lebih baik. Pada tahun 2013, IPM DKI Jakarta 78,08, tahun 2014 IPM 78,39 dan tahun 2015 IPM 78,99. Data yang disampaikan oleh Ahok itu sudah sesuai dengan data yang ada.

Ahok juga memaparkan data tentang rasio Gini di DKI Jakarta. Menurutnya pada tahun 2013 rasio Gini DKI Jakarta 0,43 sedangkan Nasional 0,41. “Nah sekarang kita sudah 0,41 dan 0,4,” tutur Ahok.

Berdasarkan data Statistik DKI Jakarta indeks Gini Jakarta pada Maret 2016 yakni 0,41. Sedangkan nasional rasio Gini 0,397. Ini berarti ketimpangan di ibukota masih lebih tinggi dibandingkan secara rata-rata nasional, meski angkanya terus membaik. Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Semakin besar angkanya, maka semakin besar ketimpangannya.

Dalam sesi selanjutnya, pasangan Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni mengajukan pertanyaan kepada Ahok terkait dengan penggusuran yang banyak dilakukan Ahok dengan alasan normalisasi bantaran sungai. Menjawab serangan Agus, Ahok pun berkilah dengan menyatakan bahwa selama ini pihaknya tidak pernah melakukan penggusuran di luar bantaran sungai.

“Ini memang pasangan calon 1 hanya melihatnya satu tempat tertentu sepertinya. Kami ini tidak pernah menggusur daerah yang berada didaerah aliran sungai sebenarnya,” klaim Ahok.

Pernyataan Ahok tersebut memang hanya sebatas klaim. Dari penelusuran Tirto, terbukti Pemda DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok pernah melakukan penggusuran di luar bantaran sungai. Dua di antaranya yakni penggusuran di Lebak Bulus pada Juni 2015 dan Pasar Minggu pada Juni 2015.

Pasangan calon Gubernur nomor 3, yakni Anies Baswedan dan Sandiaga Uno juga memberikan pertanyaan terkait dengan masalah kemacetan dan transportasi di Jakarta. Menjawab pertanyaan itu, Djarot sempat memaparkan data jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak di Jakarta. Menurut Djarot, setiap hari ada penambahan 4.500 motor dan 1.600 mobil.

Berdasarkan data BPS DKI Jakarta pada tahun 2013 ada 11.949.280 motor. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 13.084.372 motor. Sedangkan mobil, pada tahun 2013 ada 3.010.403 dan meningkat pada 2014 menjadi 3.266.009 mobil.

Klaim lain yang diumbar oleh Ahok adalah pembangunan ruang publik terpadu ramah anak. Ahok mengklaim selama masa dia menjabat sudah menyelesaikan 188 lokasi ruang publik terpadu ramah anak lengkap dengan pusat olahraganya. Dari penelusuran Tirto, per Oktober 2016, baru ada 71 ruang publik ramah anak yang diresmikan oleh Pemda DKI Jakarta. Bisa jadi klaim Ahok-Djarot memang berdasarkan yang sudah diselesaikan, tetapi belum diresmikan.

Tidak hanya itu, Ahok juga sempat mengklaim bahwa berdasarkan laporan Bank Indonesia harga beras dalam lima tahun terakhir stabil. Faktanya dalam lima tahun terakhir sebenarnya terjadi kenaikan harga beras. Berdasarkan statistik pertanian tahun 2016, harga beras pada tahun 2012 Rp8.387 per kilogram, pada tahun berikutnya naik menjadi Rp 8.927, tahun 2014 menjadi Rp 9.523, tahun 2015 Rp 10.338 dan tahun 2016 menjadi Rp 10.827.

Klaim terakhir Ahok dan Djarot adalah terkait angka pengangguran di Jakarta. Mereka mengklaim angka kemiskinan turun dari 8,3 persen jadi 6 persen. Menurut Ahok penurunan itu lebih baik dari angka pengangguran secara nasional yang tidak berubah dan tetap 5 persen.

Ahok dan Djarot mungkin silap dalam menyebutkan angka. Sebab berdasarkan data BPS DKI Jakarta tahun 2016, angka pengangguran nasional tahun 2015 6,18 persen. Angka itu menurun pada tahun 2016 menjadi 5,61 persen. Sedangkan di DKI Jakarta angka pengangguran pada tahun 2015 yakni 7,23 persen dan menurun pada tahun 2016 menjadi 6,12 persen. 

sumber

Read More

Patroli Perbatasan AS Dituduh Lenyapkan Sepuluh Ribu Imigran

08 Desember, 2016

Ilustrasi. Agen patroli perbatasan Amerika Serikat berdiri di gerbang terbuka sebuah pagar di sepanjang perbatasan Meksiko ketika Laura Avila dan putrinya Laura Vera Martinez menangis setelah menyapa keluarga sebagai bagian dari Hari Anak Universal di Border Field State Park, California, Amerika Serikat, Sabtu (19/11). ANTARA FOTO/REUTERS/Mike Blake.

Sepuluh ribu imigran gelap tercatat telah meninggal atau hilang di sepanjang area perbatasan Amerika Serikat (AS) dan Meksiko yang didominasi padang pasir. Kejadian ini disinyalir merupakan hasil dari tindakan terencana yang dilakukan patroli perbatasan Amerika Serikat. Kondisi alam padang pasir yang berbahaya menjadi senjata utama patroli perbatasan untuk melenyapkan para imigran gelap.

Laporan yang dikeluarkan oleh lembaga hak asasi manusia asal Arizona, No More Death, menyebut para agen kepolisian mengejar dan mencerai-beraikan para imigran gelap. Strategi itu membuat para penyebrang perbatasan itu terluka, meninggal, atau menghilang. Sehingga, area perbatasan di barat daya AS disebut sebagai sebuah kuburan raksasa.

“Menghilangnya ribuan orang di area perbatasan AS–Meksiko yang merupakan padang gurun terpencil adalah salah satu kejahatan sejarah besar di zaman ini,” ungkap laporan tersebut, seperti dikutip The Guardian pada Rabu (7/11/2016).

Kejahatan ini dilakukan oleh para patroli perbatasan dengan menyabotase bantuan kemanusian serta mendiskriminasi imigran gelap dalam pemberian tindakan darurat. Sekitar 18 ribu agen polisi saat ini bertugas di area perbatasan seluas lebih dari 3 ribu kilometer tersebut.

Fakta-fakta tersebut didapat dari survei terhadap 58 pelintas perbatasan dan 544 kasus hilangnya imigran. Tercatat, sejak dua dekade lalu, lebih dari 10 ribu imigran menghilang termasuk 1200 yang hilang pada tahun lalu.

“Jika pun ditemukan, mereka akan muncul di ruang tahanan, kamar mayat, atau tinggal tersisa tulang-belulangnya di gurun pasir. Banyak dari mayat-mayat mereka yang tak dapat dikenali dan ribuan lainnya benar-benar tak ditemukan,” lanjut laporan itu.

Tuduhan itu langsung ditepis oleh badan yang membawahi patroli perbatasan AS, US Customs and Border Protection. “Petugas patroli perbatasan menghargai hidup manusia, dan kami bekerjasama dengan pemerintah asing, partner penegak hukum, dan organisasi komunitas untuk mengedukasi para calon imigran soal betapa berbahayanya menembus perbatasan secara illegal,” ujar badan tersebut.

Mereka juga mengatakan bahwa patroli perbatasan sektor Tucson menyebarkan 36 rambu penyelamatan. Dua ratus tiga puluh agen juga merupakan Teknisi Medis Darurat (Emergency Medical Technicians/EMTs), serta masih ditambah 54 Patroli Perbatasan Pelacak, Trauma, dan Penyelamat (Border Patrol Search, Trauma and Rescue/BORSTAR).

Kelompok penyelundup imigran menjadi pihak yang seharusnya disalahkan. “Para penyelundup berkata kepada para korbannya mereka akan aman, kenyataanya kondisi alamnya sangat ekstrim dan berbahaya. Penyelundup lebih peduli bagaimana mereka mendapat uang, dibanding dengan hidup orang lain,” ujar US Customs and Border Protection.

Seorang bekas imigran gelap bernama Betencourt asal Honduras menuturkan pengakuan lain. Pria yang tak mau menyebut nama lengkapnya ini dulu menghabiskan ribuan dolar AS dan menempuh jarak 4 ribu kilometer dari Honduran mencapai perbatasan AS. Kala itu, ia memiliki rencana jika dirinya telah terdeteksi oleh patrol perbatasan: ”Lari”.

sumber

Read More

Mantan Wakil KPK Dukung Anies-Sandiaga

Mantan Ketua KPK Bambang Widjojanto, Tirto/Andrey Gromico

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk memimpin Jakarta.

Hal itu disampaikannya pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional yang diselenggarakan di Posko Pemenangan Anies-Sandi di Jakarta, Jumat (9/12/2016).

Bambang mengapresiasi komitmen antikorupsi pasangan tersebut yang tercermin melalui pengungkapan dana kampanye dan program kerja yang pro kesejahteraan.

"Sejak 1945 sampai sekarang, kita tidak pernah punya gubernur yang secara serius membangun kesejahteraan dengan membuka lapangan kerja melalui pengembangan 200 ribu calon wirausaha baru seperti yang telah direncanakan pasangan ini," kata Bambang.

Menurut Bambang, wirausaha merupakan kunci untuk pemerintah yang menginginkan kesejahteraan rakyat ibu kota.

Selain itu, Bambang menilai pengalaman Anies saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta kecakapan Sandi dalam mengelola bisnis, menjadi modal keduanya untuk memimpin Jakarta yang lebih berintegritas.

"Dua orang ini pantas menjadi pemimpin. Anies sudah membuktikan ketika menjabat sebagai pimpinan di sebuah kementerian, dia mendapat WTP (untuk laporan keuangannya). Sementara Sandi tidak mungkin bisa membangun korporasi tanpa integritas yang menjadi bagian penting," tutur Bambang.

Terkait pemberantasan korupsi, Bambang menyoroti beberapa masalah yang harus diperhatikan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih nantinya, antara lain penyerapan anggaran DKI yang terus menurun sejak 2014-2016.

Sejak dipimpin Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama pada 2014, tren serapan anggaran DKI selalu di bawah 70 persen yakni dari 66 persen pada 2015 menjadi 43 persen pada triwulan terakhir 2016. Hal ini sangat berdampak pada kinerja daerah.

Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan oleh Pemprov DKI yaitu sebanyak 15 temuan senilai Rp. 374 miliar yang terdiri dari indikasi kerugian daerah senilai Rp. 41 miliar, kekurangan penerimaan Rp. 5 miliar, dan administrasi Rp. 327 miliar.

Atas temuan tersebut, Pemprov DKI telah menindaklanjuti dengan menyetorkan ke rekening kas daerah senilai Rp. 3,3 miliar.

BPK juga mencatat bahwa aset tetap Dinas Pendidikan Pemprov DKI senilai lebih dari Rp. 15 triliun tidak dapat diyakini kebenarannya.

Pemprov DKI juga belum melakukan penagihan secara memadai atas kewajiban penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum oleh pemegang SIPPT berupa tanah seluas 16,84 juta meter persegi.

"Sejumlah poin dalam laporan (BPK) ini menjelaskan bahwa cukup banyak praktik koruptif di pemerintahan saat ini," kata Bambang.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Anies mengaku ingin meyakinkan rakyat Jakarta bahwa komitmen pemberantasan korupsi yang diusungnya tidak hanya lisan tetapi sudah ditunjukkan dalam aksi nyata.

Melalui transparansi APBD dan reformasi birokrasi, ia menjamin perekonomian DKI akan bebas dari korupsi untuk memaksimalkan berbagai program kerja yang fokusnya pada kesejahteraan masyarakat.

"Korupsi adalah penghambat kesejahteraan karena kalau ada praktik korupsi maka kegiatan ekonomi melambat, program pemerintah tidak optimal, dan pada akhirnya manfaat bagi rakyat akan berkurang," tutur Anies. 

 

sumber

Read More